A.
MASA KEKUASAAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA I - DAENDELS
1.
Latar Belakang
Setelah VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan, Belanda menunjuk
seorang gubernur jenderal untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia.
Tujuannya supaya kekuasaan Belanda di Indonesia kuat dan tidak gampang direbut
oleh Inggris ataupun negara –negara yang lain. Belanda kemudian menunjuk
Daendels sebagai gubernur jenderal.
2.
Tindakan yang dilakukan Daendels
a.
Di bidang pertahanan & keamanan
«
Membangun benteng – benteng pertahanan baru dan
angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon
«
Meningkatkan jumlah tentara
«
Membangun jalan raya Anyer-Panarukan
b.
Di bidang pemerintahan
«
Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah/propinsi
«
Membatasi kekuasaan bupati
c.
Di bidang ekonomi
«
Melakukan system pemungutan pajak
«
Mewajibkan rakyat melakukan penyerahan hasil
pertanian
«
Menjual tanah-tanah pertanian kepada swasta
3.
Akhir kekuasaan Daendels
Daendels diberhentikan sebagai gubernur jenderal karena selama dia
menjual tanah pertanian rakyat demi kepentingannya sendiri. Selain itu ,
Daendels juga membuat penderitaan rakyat semakin besar sehingga memicu lahirnya
berbagai perlawanan melawan pemerintah kolonial Belanda.
Pengganti Daendels adalah Jan
Willem Janssen.Namun, Jansen tidak dapat berhasil mempertahankan wilayah – wilayah
yang dikuasai Belanda sehingga Inggris dapat merebut dan menguasai
wilayah-wilayah tersebut.
B.
MASA KEKUASAAN RAFFLES
1.
Latar Belakang
Pemerintah Inggris mulai merebut wilayah – wilayah yang dikuasai Belanda,
mulai dari Maluku sampai semua kota di Jawa berhasil dikuasai Inggris. Inggris memaksa Belanda
menandatangani Kapitulasi Tuntang yang
berisi penyerahan wilayah Indonesia dari Belanda ke tangan Ingggris. Pemerintah Inggris menunjuk Thomas Stamford
sebagai letnan gubernur yang menjalankan
pemerintahan Inggris di Indonesia.
2.
Tindakan
yang dilakukan Raffles
a.
Bidang politik
v
Memecah kerajaan Yogyakarta menjadi dua yaitu
Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh
Sultan Hamengkubuwono III dan Praja Pakualaman yang dipimpin Paku Alam I
v
Menghapuskan Kesultanan Banten dan Cirebon
v
Membagi Indonesia menjadi 4 daerah pengawasan
yakni Jawa, Sumatra, Malaka dan Maluku.
v
Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan
b.
Bidang ekonomi
v
Menjalankan system sewa tanah (
land rent )
v
Menerapkan system pajak yang pungutannya disesuaikan dengan jenis dan
produksi tanah
c.
Bidang imu pengetahuan
v
Menemukan jenis bunga langka yang dinamai
Rafflesia Arnoldi
v
Mengarang buku “ History of Java “ yang mengkaji
sejarah dan kebudayaan Jawa
d.
Bidang perbudakan : mengurangi system perbudakan
dan kerja rodi
3.
Akhir
Kekuasaan Raffles
Raffles digantikan oleh John Fendel. Namun sebelum membuat dan
melaksanakan kebijakan di Indonesia, kekuasaan Inggris atas Indonesia berakhir
setelah adanya penandatanganan konvensi London antara Belanda dan Inggris.
Konvensi London berisi :
·
Belanda mendapatkan Indonesia dari tangan
Inggris
·
Inggris memperoleh India dari tangan Belanda
C.
MASA KEKUASAAN BELANDA II
Belanda kembali berkuasa di Indonesia berdasarkan konvensi London. Pemerintahan Belanda di Indonesia dijalankan
tiga komisaris Jenderal yaitu elout, Van
Der Cappellen, dan Buyskas. Kondisi perekonomian negeri Belanda mengalami
kemerosotan karena besarnya dana untuk
membiayai perang Diponegoro dan Perang Padri. Belanda juga kehilangan
keuntungan setelah pemisahan Belanda – Belgia.
1.
Masa pemerintahan Van Den Bosch
a.
Latar Belakang pemerintahan Van Den Bosch
Van den Bosch mengusulkan Cutuurstelsel supaya mendatangkan keuntungan
yang besar sehingga perekonomian Belanda dapat pulih dengan cepat.
Cultuurstelsel berisi kebijakan menghasilkan produk tanaman yang dapat dijual
di pasaran dunia. Usul ini disetujui Raja Willem sehingga Van Den Bosch
diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa.
b.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa ( Cultuur Stelsel )
a)
Latar belakang pelaksanaan system tanam paksa
Van den Bosch menerapkan system penanaman berbagai tanaman wajib yang
laku di pasaran dunia seperti rempah – rempah, kopi, teh, gula. Untuk lebih
efektif maka Van den Bosch membuat peraturan system tanam paksa.Namun,
pelaksanaannya jauh dari peraturan karena terjadi banyak penyimpangan. Di satu
sisi penyimpangan itu sangat menguntungkan Belanda, namun disisi lain banyak
merugikan rakyat Indonesia.
b)
Peraturan dan Penyimpangan Sistem Tanam Paksa
·
Tanah yang harus diserahkan hanya 1/5 bagian
Ø
Tanah yang diserahkan lebih dari 1/5 bahkan
seluruhnya
·
Tanah yang diserahkan bebas pajak
Ø
Tanah yang diserahkan masih kena pajak
·
Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung
oleh pemerintah
Ø
Semua kegagalan panen ditanggung oleh petani
·
Sisa hasil panen akan diserahkan kembali ke
petani
Ø
Sisa hasil panen tidak diserahkan kembali lagi
kepada petani
·
Waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman
wajib ±
6 bulan
Ø
Waktu yang dipergunakan sepanjang tahun
c)
Keuntungan dan Kerugian system tanam paksa bagi
rakyat Indonesia
v
Keuntungan
«
Rakyat mengetahui berbagai jenis tanaman baru
«
Rakyat mengetahui cara menanam yang baik, cara memupuk dll
v
Kerugian
«
Rakyat menderita berbagai penyakit kulit ( panu,
kadas, kurap ) dan penyakit pernafasan ( TBC, paru-paru )
«
Rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan
c.
Akhir Pemerintahan Van Den Bosch
Sistem tanam paksa telah mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda
sehingga Belanda dapat melunasi hutang – hutangnya. Belanda juga menambah kas
Negara, membangun kubu-kubu pertahanan, terusan dan jalan – jalan kereta api di
negeri Belanda.
Kaum liberal Belanda tidak menyetujui campur tangan pemerintah dalam
perekonomian sehingga menuntut penghapusan system tanam paksa. Setelah berhasil
menang dalam pemilu, kaum liberal berhasil menghapus system tanam paksa dan
kekuasaan Van den Bosch pun berakhir.
2.
Pelaksanaan
Sistem Ekonomi Terbuka - usaha
swasta
a.
Latar Belakang
Kaum liberal menuntut pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan
perekomian dan melibatkan pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Kebijakan
ini juga diberlakukan di Indonesia sehingga lahirnya UU Agraria tahun 1870 yang
bertujuan melindungi hak milik petani dan memberikan kesempatan pengusaha asing
untuk menyewa tanah penduduk.
b.
Bentuk pelaksanaan system ekonomi terbuka
Bangsa Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing, sehingga banyak
investor dari luar ( Belanda, Inggris, Perancis dll ) datang dan menanamkan
modalnya di Indonesia. Modal tersebut di gunakan membuka arel perkebunan,
persawahan, pertambangan dan membangun berbagai macam pabrik maupun
perusahaan.Selain itu, juga dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana
yang dapat memperlancar kegiatan perekonomian seperti pembangunan rel KA,jalan raya,jembatan dll.
c.
Akhir pelaksanaan system ekonomi terbuka
Teorinya system ini bagus, namun
kenyataannya tidak. System ini juga mengakibatkan dampak buruk bagi rakyat
yaitu :
·
Rakyat tetap menderita karena hasil pertanian
merosot
·
Kerajinan rakyat terdesak oleh alat – alat yang
lebih maju
·
Terdesaknya alat transportasi tradisional oleh
alat transportasi modern
·
Rakyat bertambah sengsara karena dipaksa bekerja
dalam berbagai proyek pembangunan jalan raya, jembatan, jalan KA, jembatan dll.
·
Tenaga kerja dan buruh di daerah perkebunan di
Deli, Sumatra banyak dijadikan buruh kontrak
·
Rakyat diwajibkan membayar pajak yang besar
3.
Politik
Etis
a.
Latar Belakang
Bangsa Belanda sudah lama menjajah dan berkuasa di Indonesia serta
mengekspolitasi baik kekayaan alam maupun sumber daya manusia Indonesia. Bangsa
Belanda juga sudah membuat rakyat Indonesia mengalami berbagai penderitaan dan
kesengsaraan. Oleh karena itu kaum humanis Belanda menuntut bangsa Belanda
membalas budi kepada rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia dapat hidup lebih
baik dan lebih sejahtara. Kaum humanis menuntut Belanda melaksanakan politik
etis.
b.
Isi
®
Edukasi ; pendidikan untuk segala kalangan /
untuk seluruh rakyat
®
Irigasi ; pengairan untuk semua lahan persawahan
/ perkebunan milik rakyat / petani
®
Transmigrasi ; memindahkan penduduk dari kawasan
/ daerah yang padat penduduk ke kawasan / daerah yang masih jarang penduduknya
c.
Penyimpangan
Namun kenyataannya,politik etis juga tidak dilaksanakan seperti teorinya.
Terjadi penyimpangan atas politik etis tersebut, yaitu ;
®
Edukasi hanya dilaksanakan untuk memenuhi tenaga
terdidik di pabrik – pabrik, perkebunan dan perusahaan milik Belanda
®
Irigasi hanya digunakan untuk mengairi
sawah-sawah, perkebunan –perkebunan milik Belanda
®
Transmigrasi
hanya digunakan untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja / buruh pada
areal persawahan, perkebunan dan pabrik-pabrik milik pemerintah Belanda saja.
